Mukomuko – Sebuah rekaman telepon berdurasi 6 menit 25 detik yang beredar luas di publik mengguncang jagat media Mukomuko pada 26 November 2025. Rekaman tersebut diduga melibatkan seorang Anggota DPRD Mukomuko dari PDIP dan Kepala Yayasan Bhakti Bela Negara berinisial D. Percakapan itu menyingkap dugaan praktik pemanfaatan pemberitaan untuk kepentingan pribadi serta serangan balik terhadap seorang anggota polisi berinisial TRS.
Namun, muncul dimensi baru yang memantik kecurigaan publik: cara rekaman itu bocor ke masyarakat dinilai terlalu cepat, terlalu rapi, dan terkesan terstruktur. Sejumlah pihak menduga D justru memainkan peran ganda—bukan hanya sebagai fasilitator rilis, tetapi juga diduga sengaja merekam dan membocorkan percakapan tersebut sehingga sang anggota dewan tampak seperti “dijebak”.
Dalam rekaman itu, anggota dewan meminta dibuatkan pemberitaan untuk menekan oknum polisi TRS. Tetapi publik justru mempertanyakan bagaimana percakapan sensitif tersebut bisa bocor dalam tempo singkat dan dengan kualitas rekaman yang bersih.
“Cara rekaman itu beredar terlalu rapi. Sulit dipercaya bahwa ini bocor tanpa kendali—indikasinya seperti sudah disiapkan,” kata salah satu sumber internal yang mengetahui dinamika hubungan keduanya.
Tidak hanya politisi dan yayasan yang terseret, seorang oknum wartawan yang terlibat dalam komunikasi tersebut juga mengaku merasa telah dijebak oleh D, karena tidak mengetahui bahwa percakapan itu merupakan bagian dari ‘berita pesanan’. Dugaan ini semakin menguatkan spekulasi bahwa terdapat skenario tertentu di balik rekaman yang bocor tersebut.
Menanggapi kegaduhan ini, Maerizal, S. h, M. H salah seorang praktisi hukum mengatakan bahwa skandal tersebut merusak kredibilitas banyak institusi.
“Penyebaran rekaman tanpa izin, apalagi jika terkait rilis yang diduga pesanan, menunjukkan bahwa ada motif lain di balik ini. Jika benar ada pihak yang memancing dan kemudian membocorkan, itu bukan hanya tidak etis, tapi berbahaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik seperti itu bisa menjadi preseden buruk:
“Ini bisa menjebak pihak lain dan merusak kepercayaan publik terhadap pers dan institusi masyarakat.”
Kemudian ia, juga menyoroti dugaan adanya skenario yang dirancang oleh D.
“Rekaman itu bocor dari tangan seseorang. Kita harus mempertanyakan dengan serius: siapa yang merekam? Untuk apa? Jika benar ada unsur jebakan, kasus ini jauh lebih besar daripada konflik pribadi,” ungkapnya.
Menurutnya, skandal ini memiliki sedikitnya tiga lapisan masalah, Anggota DPRD yang diduga memesan pemberitaan untuk balas dendam. Oknum polisi TRS yang disebut terkait persoalan galian C. D, Kepala Yayasan Bhakti Bela Negara, yang perannya dinilai penuh tanda tanya—baik sebagai penggagas rilis maupun pihak yang diduga membocorkan rekaman.
“D harus menjelaskan secara terbuka bagaimana rekaman itu bisa tersebar. Jika ini sengaja dibuat sebagai jebakan, maka itu merupakan manipulasi tingkat tinggi,” tegas Maerizal.
Maerizal mendesak aparat dan lembaga terkait melakukan penyelidikan menyeluruh. Tidak hanya pada dugaan penyalahgunaan pemberitaan, tetapi juga potensi konflik kepentingan, dugaan kolusi bisnis galian C, penyalahgunaan kewenangan, serta kemungkinan adanya skenario jebakan yang menjerumuskan pejabat publik maupun insan pers.
“Jika dugaan jebakan ini benar, maka ini bukan lagi kasus etika, tapi kejahatan serius,” tutup Maerizal.
Tim
